Oleh :
Dr. Andry Wibowo SIk.,MH., MSi.
Pandemi Covid 19 jelas membuat negara manapun di dunia mengalami berbagai persoalan dalam penanganannya. Cara mengatasi pandemi di masing-masing negara memiliki pola kebijakan yang berbeda, disesuaikan dengan banyak aspek, khususnya kemampuan sumber daya. Namun dapat diambil suatu garis linear dari kebijakan kebijakan tersebut, pemerintah di berbagai belahan dunia memiliki Ikhtiar untuk menangani wabah corona ini dengan pendekatan mitigasi kesehatan, mengobati mereka yang sudah terinfeksi dan memutus mata rantai penularan virus dengan pendekatan pembatasan pergerakan dan pembatasan kerumunan orang.
Jika kita cermati perkembangan di Asia, untuk negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil serta dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar kecuali China, penanganan penyebaran Covid 19 ini relatif lebih berhasil bila dibandingkan dengan negara dengan populasi besar seperti Indonesia.
Kebijakan pemerintah Indonesia yang sejak awal menentukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar ) sebagai pilihan alternatif dari mengunci atau menutup total akses dari maupun ke satu wilayah (Lock Down) belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dengan terus ditemukannya jumlah kasus baru pasien yg terinfeksi Covid 19 sehingga kurvanya bergerak menanjak setiap harinya.
Indonesia, sebagai negara besar dengan banyak persoalan dalam negeri yang bersifat corosif, seperti problem fundamental ekonomi yang belum kokoh, operasionalisasi sistem demokrasi yang masih memerlukan evaluasi sistemis, hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sepenuhnya terintegrasi, serta kondisi masyarakat yang beragam secara kultural, menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan wabah corona secara nasional.
Apresiasi dan penghormatan kita berikan atas kerja keras pantang menyerah dari para pemimpin kita baik di tingkat nasional maupun daerah yang terus berupaya melakukan penyesuaian dan mencari formula yang cocok sebagai solusi sistemik antara persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi di tengah berbagai problem yang bersifat corosif diatas.
Sebagaimana penjelasan di awal, Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional dalam mengatasi pandemic Covid 19 yang pada pokoknya bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus melaui pengelolaan mobilisasi orang dari satu daerah ke daerah lain maupun pembatasan kerumunan orang pada suatu tempat, sudah berjalan meskipun belum dapat dikatakan sempurna.
Menjelang hari raya Idul Fitri di media sosial dapat kita saksikan persoalan pengelolaan kerumunan di ruang publik seperti penumpukan orang yang terjadi di pasar tradisional, toko pakaian, mall, stasiun kereta, yang dikuatirkan akan menjadi lokasi penyebaran virus yang akan memperpanjang masa pandemic ini.
Dari kejadian tersebut kita menangkap fakta bahwasanya kebijakan pemerintah yang moderat dengan menetapkan PSBB merupakan kebijakan terbaik yang diambil saat ini. Dengan problem fundamental yang korosif dari fundamental ekonomi, operasionalisasi demokrasi, permasalahan pada “integrated command dan management “pemerintah pusat dan daerah serta kompleksitas prilaku dan kepatuhan sikap masyarakat atas kebijakan pemerintah yang sangat dipengaruhi perspektif pribadi seperti pemenuhan kebutuhan ritual keagamaan, ritual kultural seperti silaturahmi maupun pemenuhan kebutuhan hidup dasar (basic needs) yang menjadikan penanganan wabah corona ini tidaklah mudah sebagaimana yang dibayangkan.
WHO dan Presiden telah menyatakan bersiaplah untuk berdamai dengan Covid 19 karena 2 (dua) alasan pokok. Dari perspektif kesehatan virus ini belum dapat diprediksi akan hilang sama sekali, sehingga pendekatan kesehatan yang paling memungkinkan adalah membentuk daya imun masyarakat melalui vaksinasi dan perubahan pola kehidupan yang berorientasi pada pola hidup yang sehat seperti menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, berjemur dan berolah raga secara teratur serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan.
Dalam perspektif ekonomi, masyarakat luas yang terdampak akibat pandemi perlu segera untuk dipulihkan. Karena kegagalan bangkit dari keterpurukan ekonomi sama juga akan melahirkan persoalan sosial baru yang tidak mudah untuk ditangani bahkan bisa berimplikasi pada persoalan multidimensional.
Berangkat dari kondisi kondisi diatas, maka kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil oleh pemerintah akan terus berjalan mengikuti situasi mitigasi kesehatan, setidaknya hingga ditemukannya vaksin. Dalam menanti penemuan vaksin, sangat perlu kedisiplinan seluruh komponen masyarakat, sebagai upaya untuk melakukan pencegahan sebaran virus. Dan memperbaiki kesiapan seluruh instrumen kesehatan (puskesmas, rumah sakit, tenaga dan peralatan medis yang memadai ) dalam menghadapi wabah ini, untuk memperkecil kematian dan memperbesar kesembuhan.
Sebagai solusi tentunya pemerintah harus menyiapkan suatu kebijakan baru terhadap upaya penanganan penyebaran Covid 19, sekaligus memelihara stabilitas ekonomi negara. Pengelolaan Sosial Skala Besar merupakan tawaran solutif sebagai kelanjutan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Pengelolaan Sosial Berskala Besar tentunya akan berbeda dengan Pembatasan Sosial Skala Besar. Jika dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar banyak arena publik yang ditutup serta parangan mobilitas manusia dari satu daerah ke daerah lain (seperti dilarang mudik), pada Pengelolaan Sosial Skala Besar, mobilitas dan pertemuan masyarakat tidak dilarang, namun mereka diharuskan mengikuti new normal law dan betul dilaksanakan secara sepenuhnya oleh semua pihak, sehingga semua aktifitas publik harus merujuk pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Dalam crowd managemen and crowd control theory (Stod dan Kelly ), masyakat harus taat mematuhi fase protokol kesehatan itu mulai dari dalam dirinya, keluarga, lingkungan pemukiman sampai dengan lingkungan lebih luas secara disiplin. Demikian pula tempat tempat publik harus didesain untuk memenuhi standar protokol kesehatan termasuk pengaturan kepadatan yang diperbolehkan dan juga diatur mekanisme sangsi yang dapat ditegakkan secara konsisten di seluruh tanah air melalui formulas Undang - Undang Kedaruratan atas wabah.
Sehingga Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) Ke Pengelolaan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) adalah tahap berikutnya dari upaya kita hidup dalam era pendemic (new normal) yang mensyaratkan kita hidup dengan protokol mendasar dari kesehatan individu dan publik sebagaimana sejarah penggunaan helm bagi kendaraan bermotor yang pada akhirnya dapat menjadi budaya baru yang hidup di dalam dinamika sosial kita demi keselamatan bersama.
Pandemi Covid 19 jelas membuat negara manapun di dunia mengalami berbagai persoalan dalam penanganannya. Cara mengatasi pandemi di masing-masing negara memiliki pola kebijakan yang berbeda, disesuaikan dengan banyak aspek, khususnya kemampuan sumber daya. Namun dapat diambil suatu garis linear dari kebijakan kebijakan tersebut, pemerintah di berbagai belahan dunia memiliki Ikhtiar untuk menangani wabah corona ini dengan pendekatan mitigasi kesehatan, mengobati mereka yang sudah terinfeksi dan memutus mata rantai penularan virus dengan pendekatan pembatasan pergerakan dan pembatasan kerumunan orang.
Jika kita cermati perkembangan di Asia, untuk negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil serta dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar kecuali China, penanganan penyebaran Covid 19 ini relatif lebih berhasil bila dibandingkan dengan negara dengan populasi besar seperti Indonesia.
Kebijakan pemerintah Indonesia yang sejak awal menentukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar ) sebagai pilihan alternatif dari mengunci atau menutup total akses dari maupun ke satu wilayah (Lock Down) belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dengan terus ditemukannya jumlah kasus baru pasien yg terinfeksi Covid 19 sehingga kurvanya bergerak menanjak setiap harinya.
Indonesia, sebagai negara besar dengan banyak persoalan dalam negeri yang bersifat corosif, seperti problem fundamental ekonomi yang belum kokoh, operasionalisasi sistem demokrasi yang masih memerlukan evaluasi sistemis, hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sepenuhnya terintegrasi, serta kondisi masyarakat yang beragam secara kultural, menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan wabah corona secara nasional.
Apresiasi dan penghormatan kita berikan atas kerja keras pantang menyerah dari para pemimpin kita baik di tingkat nasional maupun daerah yang terus berupaya melakukan penyesuaian dan mencari formula yang cocok sebagai solusi sistemik antara persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi di tengah berbagai problem yang bersifat corosif diatas.
Sebagaimana penjelasan di awal, Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional dalam mengatasi pandemic Covid 19 yang pada pokoknya bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus melaui pengelolaan mobilisasi orang dari satu daerah ke daerah lain maupun pembatasan kerumunan orang pada suatu tempat, sudah berjalan meskipun belum dapat dikatakan sempurna.
Menjelang hari raya Idul Fitri di media sosial dapat kita saksikan persoalan pengelolaan kerumunan di ruang publik seperti penumpukan orang yang terjadi di pasar tradisional, toko pakaian, mall, stasiun kereta, yang dikuatirkan akan menjadi lokasi penyebaran virus yang akan memperpanjang masa pandemic ini.
Dari kejadian tersebut kita menangkap fakta bahwasanya kebijakan pemerintah yang moderat dengan menetapkan PSBB merupakan kebijakan terbaik yang diambil saat ini. Dengan problem fundamental yang korosif dari fundamental ekonomi, operasionalisasi demokrasi, permasalahan pada “integrated command dan management “pemerintah pusat dan daerah serta kompleksitas prilaku dan kepatuhan sikap masyarakat atas kebijakan pemerintah yang sangat dipengaruhi perspektif pribadi seperti pemenuhan kebutuhan ritual keagamaan, ritual kultural seperti silaturahmi maupun pemenuhan kebutuhan hidup dasar (basic needs) yang menjadikan penanganan wabah corona ini tidaklah mudah sebagaimana yang dibayangkan.
WHO dan Presiden telah menyatakan bersiaplah untuk berdamai dengan Covid 19 karena 2 (dua) alasan pokok. Dari perspektif kesehatan virus ini belum dapat diprediksi akan hilang sama sekali, sehingga pendekatan kesehatan yang paling memungkinkan adalah membentuk daya imun masyarakat melalui vaksinasi dan perubahan pola kehidupan yang berorientasi pada pola hidup yang sehat seperti menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, berjemur dan berolah raga secara teratur serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan.
Dalam perspektif ekonomi, masyarakat luas yang terdampak akibat pandemi perlu segera untuk dipulihkan. Karena kegagalan bangkit dari keterpurukan ekonomi sama juga akan melahirkan persoalan sosial baru yang tidak mudah untuk ditangani bahkan bisa berimplikasi pada persoalan multidimensional.
Berangkat dari kondisi kondisi diatas, maka kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil oleh pemerintah akan terus berjalan mengikuti situasi mitigasi kesehatan, setidaknya hingga ditemukannya vaksin. Dalam menanti penemuan vaksin, sangat perlu kedisiplinan seluruh komponen masyarakat, sebagai upaya untuk melakukan pencegahan sebaran virus. Dan memperbaiki kesiapan seluruh instrumen kesehatan (puskesmas, rumah sakit, tenaga dan peralatan medis yang memadai ) dalam menghadapi wabah ini, untuk memperkecil kematian dan memperbesar kesembuhan.
Sebagai solusi tentunya pemerintah harus menyiapkan suatu kebijakan baru terhadap upaya penanganan penyebaran Covid 19, sekaligus memelihara stabilitas ekonomi negara. Pengelolaan Sosial Skala Besar merupakan tawaran solutif sebagai kelanjutan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Pengelolaan Sosial Berskala Besar tentunya akan berbeda dengan Pembatasan Sosial Skala Besar. Jika dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar banyak arena publik yang ditutup serta parangan mobilitas manusia dari satu daerah ke daerah lain (seperti dilarang mudik), pada Pengelolaan Sosial Skala Besar, mobilitas dan pertemuan masyarakat tidak dilarang, namun mereka diharuskan mengikuti new normal law dan betul dilaksanakan secara sepenuhnya oleh semua pihak, sehingga semua aktifitas publik harus merujuk pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Dalam crowd managemen and crowd control theory (Stod dan Kelly ), masyakat harus taat mematuhi fase protokol kesehatan itu mulai dari dalam dirinya, keluarga, lingkungan pemukiman sampai dengan lingkungan lebih luas secara disiplin. Demikian pula tempat tempat publik harus didesain untuk memenuhi standar protokol kesehatan termasuk pengaturan kepadatan yang diperbolehkan dan juga diatur mekanisme sangsi yang dapat ditegakkan secara konsisten di seluruh tanah air melalui formulas Undang - Undang Kedaruratan atas wabah.
Sehingga Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) Ke Pengelolaan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) adalah tahap berikutnya dari upaya kita hidup dalam era pendemic (new normal) yang mensyaratkan kita hidup dengan protokol mendasar dari kesehatan individu dan publik sebagaimana sejarah penggunaan helm bagi kendaraan bermotor yang pada akhirnya dapat menjadi budaya baru yang hidup di dalam dinamika sosial kita demi keselamatan bersama.
Posting Komentar